PAN: Masyarakat Bisa Awasi Langsung Penggunaan Dana Parpol

Pasalnya menurut dia, proses sistem pendidikan politik di Indonesia memang terbilang mahal. Namun demikian, dia berharap dana Parpol yang dikucurkan nanti dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

"Sehingga harapannya digunakan dan dimanfaatkan kaitanya penambahan dana Parpol ada tiga kategori pra elektoral yaitu proses pendidikan politik, proses elektoral itu sendiri bagaimana kita mengarahkan masyarakat untuk mendidik agar adanya kompetensi yang sehat dan pasca elektoral yaitu bagaimana setiap Parpol untuk mengamankan surat suara sehingga harapannya saksi menjadi bagian penting dalam proses demokrasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

Dipertegas soal pertanggung jawaban Parpol atas dana tersebut, Taufik yang juga Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan bahwa sistem elektoral terbuka menjamin proses demokrasi akan berlangsung sehat sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Karena sudah tidak ada lagi tangan-tangan invisible hand yang mengatur. Sudah menganut one man one vote dan one value tidak ada lagi istilah drop-dropan, Capres, Bupati, Cagub dan Caleg itu drop-dropan," jelasnya.

Masyarakat pun kata dia bisa mengawasi aliran dana Parpol digunakan untuk apa saja. Sebab kata dia sejauh ini sudah ada mekanisme yang mengatur soal mekanisme pertanggung jawaban yang transparan.

"Biasanya itu ditingkat provinsi itu ada kesbanglemas jadi saya sudah paham betul sebelum penambahan Rp 1000 rupiah ini. Saya ini mantan sekjen partai jadi saya tahu betul penanggungjawaban dana hingga tingkat daerah itu diserahkan kepada Kesbanglemas disetiap kabupaten, kalau di provinsi itu Kesbanglemaspol kalau untuk di pusat itu di Kemendagri. Ini harapanya dana yang dari APBN ini di pertanggung jawabkan secara transparan dan akubtabel," pungkasnya.[san]