"Apa yang dilakukan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan terakhir DPD Provinsi menunjukkan seakan bahwa praktik korupsi itu adalah sesuatu yang biasa saja," urai Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (24/7).
Menurutnya, sikap itu telah bertentangan dengan keputusan Munaslub yang menyebutkan bahwa Golkar harus merupakan salah satu kekuatan di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu di dalam Rapimnasnya Golkar menyatakan dukungannya terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, yang salah satu agenda kerja utamanya adalah pemberantasan korupsi.
"Dan juga perlu diketahui, Setya Novanto telah membuat kebijakan internal, yang berlaku bagi seluruh pengurus DPP hingga DPD Kab/Kota untuk menandatangani sebuah pakta integritas. Salah satu pointnya (point nomor 6), menyatakan akan mengundurkan diri atau siap diberhentikan bila tersangkut kasus korupsi," jelas Doli.
Menurutnya, kepemimpinan Golkar saat ini secara kolektif sedang membangun citra 'Golkar Kotor' atau 'Golkar Hitam' yang secara tidak langsung sedang menggali kuburan untuk Golkar.
"Maka bagi para tokoh dan kader yang masih punya keinginan membebaskan Golkar dari anggapan pengkhianat negara dan kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, marilah kita bergerak melakukan citra 'Golkar Bersih'," pungkasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: