"Saya pernah menyatakan di ultah partai kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDIP ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, maka mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung. Karena itulah kedudukan dan legitimasinya kuat," ujarnya.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto menyebut bahwa pernyataan Mega merupakan bentuk tanggapan atas situasi politik saat ini. Terlebih, menyangkut pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut karena kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, dalam pembahasan Presidential Threshold.
"Presidential threshold minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye," urainya.
Selain itu, juga untuk memberikan dukungan kepada pemerintah atas penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas. Menurutnya, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian halnya terhadap Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
"Jadi siapapun yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa dibiarkan. Demokrasi kita itu hanyalah alat dalam mencapai tujuan bernegara. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukannya tanpa aturan. Praktik berserikat demi demokrasi hanyalah praktik liberalisme dalam politik," sambungnya.
"Karakter Jokowi yang merakyat, gemar blusukan, dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu tak akan dipakai untuk kepentingan umum, dan untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketentraman masyarakat," pungkas Hasto.
[ian]
BERITA TERKAIT: