"Tentu kami mengapresiasi sikap Polri yang menarik film tersebut agar polemik tidak berlanjut, tapi kami juga menerima masukan konstruktif dari banyak alim ulama dan masyarakat agar ke depannya Polri lebih bijaksana dalam memposisikan umat Islam dalam bentuk apapun termasuk film tersebut, apalagi terkait isu-isu sensitif dan dinilai tendensius," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/7).
Lebih lanjut, kata Jazuli, sebagai bentuk akuntabilitas publik, anggota Fraksi PKS di Komisi III telah diperintahkan untuk menanyakan langsung kepada Kapolri dan jajarannya pada kesempatan pertama rapat kerja nanti agar masalah dan polemiknya benar-benar clear.
Anggota Komisi I ini mengaku sudah menonton film tersebut dan dinilainya memang ada penggambaran yang tidak tepat atau berlebihan dikaitkan dengan realitas keberagamaan umat Islam.
Akan lebih baik, saran Jazuli, jika ingin mempromosikan toleransi dan mendorong persatuan tidak menampilkan gambaran keberagamaan yang terkesan tendensius dan provokatif yang menyulut ketersinggungan umat Islam dan umat agama manapun juga.
"Selama ini umat Islam di Indonesia sangat menjunjung toleransi dan kita hidup berdampingan secara damai. Jangan karena stigmatisasi yang digambarkan dalam film, ujaran, dan lain sebagainya justru mengoyak kedamaian yang telah terpelihara," katanya.
Ia meminta semua pihak untuk arif dan bijaksana dalam mengeluarkan ekspresi, pernyataan, dan sikap. Apalagi kepada institusi pemerintahan dan aparat negara, jangan sampai pernyataan dan sikapnya justru dipersepsikan masyarakat diskriminatif dan provokatif.
"Tentu saja ini tidak baik bagi institusi negara seperti kepolisian jika mendapatkan persepsi buruk dari publik. Padahal yang diharapkan sebaliknya, institusi ini makin dihormati dan dicintai oleh rakyat," pungkas Jazuli.
[wid]
BERITA TERKAIT: