Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Diharapkan Tidak Elitis

Unit kerja ini diharapkan tidak elitis dan harus down to earth. Yang artinya, bergerak cepat untuk merekonsolidasikan pemahaman Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada kalangan generasi muda.

"Intinya proses pembangunan itu dapat menyentuh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, jangan sekedar hanya jargon belaka," kata analisis HAM & politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Kamis (1/6).

Menurutnya, sudah saatnya perlu dikembalikan semangat nasional agar Pancasila dapat dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara negara, partai politik dan organisasi masyarakat.

"Impelementasi pembangunan di segela sektor yang dilakukan oleh Presiden Jokowi patut didukung, karena terintegrasi dengan Nawacita. Akan tetapi seluruh program tersebut harus dikerjakan berlandaskan Pancasila. Seperti sila kedua, 'kemanusian yang adil dan beradab'. Artinya, proses pembangunan lewat pembebasan lahan harus menjungujung tinggi prinsip kemanusian yang beradab," papar Andy.

Ia berpandangan saat ini implementasi nilai luhur yang terkandung dalam butir sila kelima Pancasila, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' juga belum dapat dirasakan secara adil dan merata, dikarenakan masih banyak kasus eksploitas sumber daya alam, seperti air, kekayaan tambang dan perkebunan yang dikuasi oleh kelompok kapitalis yang hanya dirasakan oleh sekelompok orang.

Bahkan tidak jarang tanah rakyat dirampas, seolah-olah tanah tersebut dimiliki oleh negara, tetapi lahannya diperuntukkan atau disewa oleh kelompok kapitalis yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Pemerintah dan negara harus dapat melakukan fair distribution bagi masyarakat agar dapat mengeliminir ketimpangan pembangunan," ungkap Andy.

Selain itu, lanjut dia, perilaku korupsi dari para politisi partai, aparatur dan birokrasi masih cukup memprihatinkan. Perilaku korupsi menimbukan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Selain dikategorikan sebagai Kejahatan, korupsi juga merupakan tindakan perampasan HAM dari kehidupan sejahtera.

"Untu itu, saya mengusulkan agar UKP PIP perlu semangat ketika Pancasila tersebut lahir, agar setiap elemen bangsa perlu merekatkan lagi Pancasila sebagai ideologi yang hidup sebagai landasan bagi setiap orang dalam menjalankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa. Hal tersebut perlu dilakukan agar paham-paham intoleransi dan radikalisme dengan mengatasnamakan agama tertentu dapat dicegah," demikian Andy. [rus]