Rapat Konsultasi Ibadah Haji Urung Digelar, Tidak Ada Menteri Datang

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menjelaskan, rapat dibatalkan karena pihak pemerintah hanya diwakili pejabat eselon kementerian.

"Ini rapat koordinasi haji dan penting sekali menyangkut masyarakat banyak yang kita tingkatkan pelayanan haji sempurnakan layaanan yang ada. Namun menteri tidak ada, hanya perwakilan yang mewakili saja padahal kita butuh kebijakan, yaitu paling tidak menteri atau dirjen, yang datang hanya di tingkat pelaksanaan," ujar Agus kepada wartawan di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Menurut dia, kehadiran menteri dalam rapat konsultasi itu sangatlah penting. Sebab, pada dasarnya menteri merupakan pejabat pengambil keputusan.

"Kita cari waktu baik dan menteri datang. Saya lihat barangkali kita jadwalkan kembali, kita jadwalkan dulu apakah ada rapat kabinet. Kami harapkan yang datang adalah menteri, bisa ambil keputusan," imbuhnya.

Rapat konsultasi sedianya dijadwalkan pukul 12.00 WIB tadi di gedung Nusantara V dengan mengundang pimpinan DPR, ketua dan sekretaris fraksi, Komisi I, III, V, VIII, IX, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Ditjen Keimigrasian, Panglima TNI dan Kapolri.[wid]