Namun begitu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham tidak terlalu mempersoalkan penolakan tersebut.
"Saya kira enggak ada masalah," ujarnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).
Dijelaskan Idrus bahwa permintaan DPR yang diawali dengan surat dari Fraksi Partai Golkar itu sesungguhnya hanya untuk meminta penjelasan pemerintah, khususnya Direktorat Imigrasi. Sebab, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terbilang cukup kooperatif selama menjadi saksi kasus korupsi pengadaan e-KTP.
""Bukan (protes). Jadi (surat itu) memohon penjelasan," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan bahwa Fraksi Partai Golkar mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Surat itu berisi permintaan agar DPR mengajukan protes ke Presiden Joko Widodo atas pencekalan terhadap Setya Novanto.
[ian]
BERITA TERKAIT: