Setara: Predikat Yogyakarta Sebagai Daerah Toleran Berbudaya Sedang Terancam

Setara menyebutkan, predikat Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang toleran, terdidik, berbudaya, dan miniatur Indonesia, sedang dalam pertaruhan. Alasannya, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Kecamatan Pajangan mendesak Bupati Bantul, Suharsono, untuk mengganti Camat baru, Yulius Suharta, dengan alasan beragama Katolik. Kasus itu mengindikasikan politisasi identitas keagamaan.

Ketua Setara Institute, Hendardi, menyayangkan kasus tersebut. Apalagi jika Suharsono tunduk kepada keinginan kelompok intoleran.  

"Jika benar Suharsono tunduk pada keinginan aktor-aktor politik dan kelompok-kelompok eksklusif dan intoleran dan mengganti Suharta, tentu akan menjadi preseden politik yang buruk bagi keindonesiaan," kata Hendardi, Rabu (11/1).

Suharta dilantik sebagai Camat Pajangan oleh Bupati Bantul, di Pendopo Kabupaten Bantul, pada 30 Desember 2016, dalam sebuah prosesi yang terbuka untuk publik. Ia terpilih lewat prosedur yang semestinya. Setelah semua proses berlangsung normal, Suharta mengikuti acara serah terima jabatan pada 6 Januari 2017.

Kemudian terjadi penolakan oleh sekelompok warga setelah serah terima jabatan. Menurut Setara, ada indikasi politisasi di balik penolakan tersebut. Indikasinya dua hal. Pertama, penolakan oleh warga yang  sejak awal tidak berlangsung melalui jalur eksekutif (pemerintah atau Bupati) Bantul sebagai pengambil kebijakan pengangkatan camat. Jalur yang ditempuh oleh warga langsung melalui jalur politik di DPRD yang seluruh anggotanya adalah elite politik, kader, dan anggota partai politik di tingkat lokal.

Kedua, ada desakan penolakan kepada Bupati dari kekuatan politik di DPRD Bantul yang direpresentasikan oleh Fraksi PKS, PPP, Partai Golkar, PKB, PAN, dan Partai Gerindra.

"Sangat disayangkan, ada kecenderungan Bupati Suharsono akan tunduk pada kehendak dan kepentingan politik tersebut. Kepada wartawan lokal, Bupati membuka kemungkinan untuk menggeser Suharta dari posisinya sebagai Camat Pajangan ke kecamatan lain yang jumlah warga non-muslimnya banyak," ujar Hendardi. [ald]