Fatayat Ingatkan Kader, NU Terkikis, NKRI Terancam

Dalam rangka meneguhkan komitmen untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Fatayat NU mengadakan konsolidasi dan pengkaderan untuk memperkuat pentingnya menjaga NKRI dan menghindari gerakan-gerakan radikalis fundamental.

"Gerakan ini sedang gencar merongrong kesatuan NKRI dan mencoba memecah belah ummat Islam di Indonesia. Karenanya, lewat pengkaderan ini, diharap seluruh anggota ikut menjaga terus NKRI," kata Ketua Umum PP Fatayat NU, Angia Ermarini kepada redaksi, Selasa (20/12).

Anggia menyebut, Indonesia sebagaimana hasil muktamar NU 1935 di Banjarmasin adalah dikatagorikan sebagai dar al-Islam, di mana terdapat masyarakat muslim sebagai mayoritas yang hidup di negara Indonesia yang tidak menganut Syari’at Islam sebagai Qonun Asasi. Dengan adanya negara, maka negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama dan melaksanakan kepercayaan yang dipeluk muslim Indonesia. Namun, dengan disebutnya Indonesia sebagai dar al- Islam, di mana Islam dilindungi negara, maka di situ pula hidup agama lain, yang juga wajib dilindungi oleh negara.

Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang kaderisasi dalam proses berorganisasi di Fatayat yang mampu meningkatkan imunitas terhadap segala sesuatu yang bisa mengganggu dan merusak fatayat serta NU secara luas. Mengingat gerakan-gerakan yang menyudutkan NU akhir-akhir ini, dengan hidden agenda mengikis kekuatan dan eksistensi NU.

"Jika NU makin terkikis maka keutuhan NKRI pun akan terancam," ingat dia.

Karena dari masa penjajahan hingga hari ini  hanya NU, banom- banom NU dan organisasi yang berafiliasi pada NU yang selalu menjaga keutuhan NKRI. Sejarah mencatat bahwa hanya NU dan badan otonomnyayang tidak pernah melakukan makar terhadap negara serta selalu mendukung pemerintahan yang sah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 desember 2016 di hotel Royal Padjajaran, Bogor dan diikuti oleh perwakilan dari 34 pengurus wilayah provinsi dan pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama.

Dalam pertemuan ini dibahas berbagai strategi pengembangan organisasi dan beberapa issue strategis yang erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di antaranya adalah penegasan konsep kefatayatan, analisis sosial, analisis gender, kepemimpinan, aswaja, ke Nu-an, Islam Nusantara, menjaga NKRI dalam Perspektif Gender, serta penguatan tentang pentingnya mempertahankan NKRI.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Nyai Mafudhloh, Maria Ulfah Anshor, dan Aktifis Muda NU Zaini Rahman.

Dalam kesempatan Ketua umum PBNU KH Said Aqil menegaskan bahwa konsep Islam Nusantara yang menjadikan infrastruktur dan budaya yang ada di negara Indonesia untuk membangun Islam yang dipelopori oleh gerakan penyebaran Islam oleh Walisongo melakukan dakwah Islam tanpa kekerasan.

Dakwah para wali ini didasari dengan pendekatan budaya dan menghormati kerifan lokal nusantara. Kemudian hal ini diterjemahkan oleh Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari sebagai urgensi dalam mempertahankan NKRI. Sebab menurut pendiri NU ini, hubbul wathan minal iman, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI wajib dilakukan oleh ummat Islam dan warga nahdliyyin.

"Yakni dengan menghormati Pancasila sebagi Qanun Asasi, sehingga dengan adanya hal tersebut kita mampu berdampingan dengan agama dan suku lain yang sama-sama hidup di Indonesia," tandasnya.

Untuk mengawal hal tersebut, Kyai Said meminya  Fatayat NU akan mengambil peran sebagai agen perubahan (pressure group). Dengan melakukan pengawasan sosial, meluruskan tindakan-tindakan yang menyimpang dan memelihara keseimbangan (tawassuth).

Selain itu juga tujuan utama dari konsolidasi adalah membangun komunikasi yang produktif antara Pengurus Pusat (PP) dan Pengurus Wilayah (PW), dan Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PW).

"Ini harus dilakukan agar gerakan, agenda dan pola fikir kader fatayat seirama dan erukur dari seluruh tingkatan kepengurusan," pungkasnya. [ian]