Bahkan, Mabes Polri telah menyegerakan proses penyidikan untuk memasuki tahapan persidangan.
"Kalau ada demonstrasi lagi, perlu dipertanyakan apa motivasi dan aspirasinya,"kata Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (26/11).
Apalagi, menurut Fajar, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, termasuk Majelis Ulama Indonesia juga tidak merekomendasikan masyarakat untuk menggelar unjuk rasa.
Fajar mengingatkan, ditetapkannya Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama telah mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu telah berjalan sesuai koridor hukum. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum.
"Termasuk memberikan kepercayaan kepada Mabes Polri untuk menuntaskan perkaranya," demikian Fajar.
Kemarin, Jumat (25/11), usai menghadiri istigasah bersama ribuan santri dan kiai se-Banten di Masjid Albantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan masyarakat Indonesia akan bahaya potensi konflik dan polarisasi antar warga akibat adanya Pilkada serentak 2017.
"Indonesia dibangun berdasarkan perbedaan suku, agama, ras dan lainnya. Harus diingat, justru karena perbedaan itu yang telah memperkuat kita," kata Tito Karnavian.
Menurut Tito Karnavian, polarisasi masyarakat dalam Pilkada adalah hal legal dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, terkait dengan adanya potensi konflik, Polri akan mengelola momentum tersebut dengan profesional.
Tito mengajak masyarakat untuk segera dan langsung berangkulan usai pemilihan pilkada digelar. Siapa pun yang menang di Pilkada setiap daerah jangan terlalu ber-euforia dan besar kepala. Begitu pun yang kalah agar jangan berkecil hati dan menerima kekalahan dengan lapang dada.
[dem]
. Aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember atau dikenal aksi 212 tidak perlu dilakukan sebab tuntutan menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka sudah disematkan oleh Polri. 
BERITA TERKAIT: