Karnaval yang dirangkai dengan berbagai kegiatan seni budaya itu bermisi merawat dan menyiram perdamaian, toleransi, harmoni dan persaudaraan kebangsaan.
"Generasi kita harus bersama-sama menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," ucap relawan NKRI, Birgaldo Sinaga, dalam jumpa pers di Sekretariat Arus Bawah Jokowi (ABJ), di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/11).
Konferensi pers diikuti sejumlah relawan NKRI, diantaranya M. Yamin, Sihol Manulang, Michael Umbas, Yayong Waryono, Andi Gani Nena Wea, Hendrik Sirait, Silver Matunina, Jeng Sami dan beberapa relawan lain.
Dikatakan Birgaldo, "Karnaval Cinta NKRI" akan diikuti sedikitnya 20 ribu orang. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah karena kegiatan bersifat terbuka.
"Bagi mereka yang cinta tanah air, cinta perdamaian, dan cinta persaudaraan juga dipersilakan hadir," katanya.
Kegiatan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dengan rangkaian kegiatan pelepasan Balon Cinta NKRI, pengibaran 17.500 bendera Merah Putih dan atraksi Budaya Nusantara.
Karnaval berbentuk parade budaya menghadirkan Reog Ponorogo, Gondang Batak, Angklung, Rebana, Barongsai, Parade Lagu Kebangsaan hingga Drum Band.
"Karnaval Cinta NKRI berangkat dari keprihatinan atas berbagai peristiwa yang mengoyak semangat ke-Indonesiaan kita belakangan, terakhir peristiwa di Samarinda," jelas Birgaldo.
Silver Matinina menambahkan bahwa semua rakyat harus menyadari pentingnya bingkai NKRI. Istilahnya, ketika ada saudara yang sakit maka semua ikut terluka. Penekanan itu menegaskan bahwa kegiatan Karnaval Cinta NKRI semata-mata untuk menjaga NKRI tanpa agenda politik tertentu.
"Terlepas ada peristiwa politik belakangan, itu bagian dari perjalanan waktu untuk kematangan kita ber-Indonesia. Kita sebagai anak bangsa tidak boleh membiarkan pohon kebangsaan yang telah ditanam bapak bangsa kita layu," katanya.
"Kita mengajak segenap anak bangsa untuk bersama-sama merawat agar pohon kebangsaan rindang kembali, membawa kedamaian, kuat kembali," tambah Silver.
Sementara itu, Veldy Reynold menyatakan perbedaan pandangan dan sikap dalam politik adalah rahmat. Tantangannya adalah bagaimana mengelola perbedaan pendapat itu menjadi suatu kekuatan bagi pembangunan Indonesia ke depan.
"Jangan sampai perbedaan sikap dibelokkan menggunakan isu SARA. Itu cara-cara inkonstitusional, melawan UU dan sangat berbahaya bagi perjalanan peradaban kebangsaan," pungkas Veldy.
[ald]
BERITA TERKAIT: