"Untuk isu luar negeri, terkait sentralitas ASEAN yang semakin pudar dalam menghadapi kepentingan-kepentingan negara besar yg dapat mengancam perdamaian di kawasan. Indonesia sebagai non-claimant states di LCS seharusnya bisa memainkan perannya sebagai
bridge builders di kawasan dan mendorong sentralitas ASEAN," kata pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Sabtu, 22/10).
Hal yang sama, katanya, pernah terjadi dan berhasil diselesaikan dengan shuttle diplomacy oleh Indonesia.
"Kini ditunggu kepiawaian dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di kawasan, atau apakah Indonesia hanya mengekor satu kepentingan negara besar tertentu saja? Ini adalah esensi ancaman yang ada di kawasan yg selama ini tidak dilihat secara gambling oleh penyusunan strategi pertahanan Indonesia," sambungnya.
Susaningtyas pun menyoroti isu penanggulangan terorisme. Dalam perspektif teori gerakan sosial, jelasnya, fenomena terorisme tidak bisa dipandang hanya sebatas persoalan ideologis semata, tetapi juga persoalan ketidakseimbangan sosiologis. Ketidakseimbangan semacam ini mewujud dalam bentuk deprivasi sosial, kesenjangan ekonomi, dan represi politik.
Ideologi, lanjutnya, hanya berperan sebagai
mass-mobilizing factor untuk memenangkan simpati dan pikiran orang-orang yang menjadi korban dari ketidakseimbangan sosiologis dimaksud. Oleh karena itu, ideologi terorisme sebenarnya tidak lebih dari sekadar efek domino dari munculnya ketidakseimbangan sosiologis tersebut.
"Pemerintah pun harus lakukan pengindraan dan forecasting terhadap hal-hal yg terjadi di sekitar Indonesia seperti mewaspadai dampak mundurnya penetapan Putra Mahkota Vajiralongkorn dalam satu tahun, memikirkan masak-masak positif negatifnya bila Trump atau Hillary yang menang yang berdampak bagi pembangunan sistem pertahanan keamanan Indonesia, serta dampak sikap Filipina yang lebih mengeblok kepada China serta menjauh dari Amerika," demikian Susaningtyas.
[rus]
. Banyak hal positif dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam dua tahun pemerintahan ini yang harus diapresiasi. Sebut saja misalnya pemberantasan pungli dan narkoba, pembenahan infrastruktur dan regulasinya. Namun demikian, tentu saja harus juga ada perbaikan di masa mendatang. 
