KPU Jakarta Diwanti-wanti Agar Bebas Dari Tekanan Kekuasaan

"Pilkada Jakarta adalah cerminan pertarungan politik yang melibatkan elit politik nasional dan akan mempertarungkan kepentingan politik banyak pihak termasuk kepentingan Istana sehingga netralitas penyelengara pemilu untuk bebas dari tekanan dan godaan kekuasaan akan dipertaruhkan kredibilitasnya," kata dosen FISIP Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Jakarta, Ziyad Falahi, Sabtu (8/10).

Hal senada juga disampaikan oleh dosen komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menanggapi informasi potensi ketidaknetralan KPU Jakarta akibat tekanan politik kelompok tertentu.

"Pilkada Jakarta tidak bisa dianggap sepele, karena uang yang dikelola di Jakarta ini bisa mengalahkan anggaran satu kementerian yang jumlahnya mencapai puluhan triliun. Jadi tidak heran bahwa pertarungan politik di Jakarta bisa berpotensi diintervensi kekuatan kekuasaan tertentu jika dilihat dari sudut pandang politik tersebut," ucap Emrus saat dihubungi terpisah.

Dia berharap KPU Jakarta, termasuk Panwsalu Jakarta dan Polda Metro Jaya harus bertindak pada aturan dan bertindak netral, jangan sampai terpengaruh oleh kekuatan kekuasan.

"Yang berdaulat di negeri ini adalah rakyat, berdaulat itu bukan kekuasan, bukan partai politik. Jadi jika nantinya ada tekanan atau intervensi kepada KP Jakarta bisa segera melaporkan ke polisi agar secepatnya diusut," lanjut Emrus.

Diketahui, ada tiga bakal pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Jakarta. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat diusung PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Hanura. Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerinda dan PKS. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN.

Sesuai jadwal yang telah ditentukan KPU Jakarta, penetapan pasangan calon diumumkan pada 24 Oktober 2016. Adapun masa kampanye para pasangan calon akan berlangsung pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. [rus]