Perdebatan Reklamasi Teluk Jakarta Sudah Keluar Fokus

Perdebatan mengenai isu reklamasi teluk Jakarta dianggap sudah jauh keluar dari subtansi permasalah. Perdebatan reklamasi sudah dipaksakan menjadi konsumsi publik dengan mengabaikan sejarah kenapa reklamasi dibutuhkan untuk pembangunan kota Jakarta.

"Semua orang bicara reklamasi tapi tidak dalam kapasitasnya berteori tentang reklamasi," kata Koordinator Goverment Policy Observers, Martyn Herlambang dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (6/10).

Padahal katanya, pembicaraan mengenai reklamasi teluk Jakarta semestinya tidak dilepaskan dari sejarah masa lalu mengapa Kepres tentang reklamasi dikeluarkan pemerintah pusat.

"Melihat reklamasi tidak boleh sepotong-sepotong dengan mengacu pada kenyataan saat ini ketika reklamasi ramai diperdebatkan. Akhirnya yang terjadi adalah distorsi sejarah mengapa reklamasi diperlukan," katanya.

Dia menjelaskan reklamasi teluk Jakarta berangkat dari kesadaran pemerintah pusat untuk mencari solusi komprehensif guna mengatasi masalah di Ibukota, mulai dari revitalisasi teluk Jakarta yang semakin tercemar, upaya pemekaran wilayah Ibukota yang luas wilayahnya terbatas, dan lainnya. Atas kebutuhan itu keluar Kepres 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai Utara Jakarta.

Prdebatan tentang reklamasi dengan hanya melihat pada kenyataan saat ini dan melupakan sejarah panjang yang sudah mengatur kenapa reklamasi dibutuhkan, tambahnya, tentu tidak fair.

"Pemerintah tentu lebih tau apa permasalahan yang dihadapi oleh sebuah wilayah, dan menjadi tanggung jawab mereka untuk mencarikan solusi," kata Martyn.

Ia menambahkan, bagaimana jadinya nasib pembangunan bangsa ini kedepan jika semua orang mengkritisi tanpa memahami subtansi kebutuhan, dan tidak mengenali masalah secara detail.

Karenanya ia mencurigai isu reklamasi sengaja digoreng oleh pihak tertentu yang sengaja mengambil kesempatan memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik menjelang Pilkada.

"Pemerintah setahu saya sudah memberikan penjelasan terkait ketakutan masyarakat atas dampak reklamasi, dan pemerintah juga sudah mengkoordinasikan bersama pengembang untuk melakukan kajian ilmiah demi keamanan proyek ini. Menurut Pak Luhut semuanya sudah clear. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring isu ini untuk kepentingan politik menjelang Pilkada," demikian Martyn.[dem]