Kembalikan Jakarta Sebagai Simbol Peradaban, Alasan BARRI Dukung Rizal Ramli

Setelah sekitar 40 organisasi dan komunitas kemasyarakatan, giliran Forum Aktivis 77-78 menyatakan dukungan. Mereka mendeklarasikan Barisan Rizal Ramli atau disingkat BARRI di Warung Komando, Tebet, Kamis (8/9).

Deklarasi ini juga diisi dengan diskusi "Menata Ibukota sebagai jendela Indonesia yang berbudaya dan manusiawi" dengan menghadirkan S. Indro Tjahyono (Koord Relawan Jokowi), DR. Musni Umar (Rektor Universitas Ibnu Chaldun/Sosilog) dan  H. Ridwan Saidi (Budayawan Betawi) sebagai pembicara.

Ketua BARRI DKI, Ir. Martunus Haris M. Sc, mengungkapkan alasan mereka mendukung tokoh ekonomi kerakyatan yang akrab disapa RR tersebut.

Dalam amatannya pada beberapa pilkada terakhir ini, posisi kepala daerah hanya ajang perebutan kekuasaan (partai politik). Sedangkan figur calon kepala daerah hanya menjadi kandidat yang dibongkar-pasang seenaknya oleh ketua umum parpol.

"Bagaimana konsep daerah akan dibangun tidak menjadi fokus perhatian karena pemikiran pragmatis melatar-belakangi proses pilkada.Akibatnya banyak kepala daerah berperkara hukum, baik karena terlibat korupsi maupun kasus narkoba. Hal ini disebabkan kepala daerah selain diharapkan dapat memberikan kemudahan politik juga telah dijadikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau sumber dana partai politik," jelasnya.

Menurutnya, Pilgub DKI Jakarta juga berlangsung dalam situasi pragmatisme politik. Figur yang usung adalah calon yang dapat memberikan ekspektasi politik, khususnya menyumbang pendanaan untuk partai. Di lain pihak para kandidat politik hanya berusaha mendongkrak popularitas agar layak diusung oleh partai politik.

"Dalam kondisi seperti ini, masa depan kita dan daerah akan semakin mengerikan. Pembangunan sosial ekonomi dan prasarana  tidak pernah dibangun sesuai dengan tuntutan daerah dan warga kota. Sedangkan proyek - proyek infrastruktur menjadi lahan untuk korupsi, melakukan kongkalingkong antara pengusaha, pengembang dan kontraktor," ucapnya.

Padahal Jakarta sebagai ibukota Negara memiliki posisi yang strategis, yang berbeda dengan kota - kota lain di Indonesia. Bung Karno sebagai presiden pertama berpandangan bahwa membangun kota adalah membangun peradaban. Bung Karno mengatakan: " ...seluruh rakyat Indonesia jiwanya, hatinya, rohnya, kalbunya harus menjulang tinggi ke langit laksana Monumen Nasional (Monas)..."

Ibukota negara mencerminkan tingkat peradaban bangsanya. Bung Karno berpandangan arsitek kota adalah arsitek bangsa. Oleh karena itu Bung Karno telah membuat sendiri rencana tata-kota Palangkaraya pada tahun 1957.

Dengan demikian, khususnya DKI Jakarta seharusnya memiliki gubernur yang memiliki visi kenegaraan yang paripurna. Apalagi jika diterapkan paradigma membangun ibu kota (negara) berarti membangun peradaban.

"Sulit dimengerti jika nanti DKI Jakarta memiliki gubernur yang tidak memahami apa itu peradaban dan lebih-lebih perilakunya kurang beradab," ungkapnya.

Padahal Jakarta seharusnya disetarakan dengan Kota Istambul di Turki yang merupakan simbol dan barometer peradaban pada masa lalu. Bahkan pada saat dinamakan Konstatinopel dan Bizantium, Istambul dijadikan kiblat dinamika perubahan dan peradaban dunia.

"Sangat disayangkan jika pengembangan dan pembangunan DKI Jakarta sebagai ibukota negara dijadikan spekulasi untuk diserahkan kepada kandidat yang hanya punya ambisi kekuasaan," tegasnya.

Karena itu, dia menegaskan, DKI Jakarta sebagai simbol peradaban membutuhkan gubernur yang memiliki visi kenegarawanan yang mampu membangkitkan spirit warganya sebagai bangsa yang memiliku peradaban tinggi. Yang mengetahui persoalan makro di bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lingkungan hidup; di samping memiliki kemampuan dalam melakukan pelayanan publik di segala bidang.

"Sayang dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta tidak ada yang sesuai dengan tuntutan diatas. Hanya Rizal Ramli yang ternyata dapat memenuhi kriteria diatas," tandasnya. [zul]