Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding meminta pemerintah segera memberikan klarifikasi. Menurutnya, karena isu yang simpang-siur ini, para petani tembakau di daerah resah.
"Isu kenaikan harga rokok, menyebabkan petani tembakau resah, para petani sampai menduga isu ini adalah skenario untuk membuka keran impor tembakau yang lebih murah," ujar Abdul Kadir Karding di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin.
Dia sendiri yakin, bila informasi tersebut tidak sahih alias hanya
hoak belaka. Menurutnya, untuk menaikan harga, pemerintah punya mekanisme yang harus ditempuh. Harga rokok, berhubungan erat dengan cukai rokok, sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.
Namun bila pemerintah membiarkan isu harga rokok berlarut-larut, menurut Kadir, dapat mengganggu perekonomian. Berdasar catatannya, pada 2015 saja, sumbangan sektor pertembakauan dari cukai mencapai Rp 139,1 triliun. "Itu baru dari cukai, kalau plus pajak, setiap tahunnya bisa mencapai Rp 170 triliun," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ikut menolak rencana pemerintah soal rokok ini. "Harus dipikirkan matang-matang, karena masalah rokok ini adalah juga masalah ekonomi, masalah usaha," kata Fadli.
Politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan dasar pemerintah melakukan intervensi terhadap perusahaan rokok, terutama soal harga produk. "Apakah bisa pemerintah juga mengintervensi suatu perusahaan, suatu bisnis yang terkait rokok ini?" ujar Fadli.
Menurut Fadli, alasan kesehatan yang selama ini dijadikan landasan untuk mengurangi peredaran rokok dikaji. Ia melihat, menaikkan harga rokok dengan alasan kesehatan sama sekali tidak tepat. ***
Wacana kenaikan harga rokok mencapai Rp 50 ribu per bungkus membuat gerah para petinggi parpol. Agar tidak membuat resah, pemerintah diminta segera meluruskan simpang-siur tersebut. 
BERITA TERKAIT: