"Indonesia tak boleh kalah dari teror untuk bayar tebusan dan lain sebagainya," jelas Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid di kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/8).
Menurutnya, apabila pemerintah menuruti permintaan tebusan, maka akan menjadi peluang selanjutnya bagi para teroris kembali melakukan penculikan.
"Itu juga akan (jadi) alasan orang untuk menculik dalam kondisi apapun dan itu tidak boleh," tegasnya.
Terlebih, saat ini kondisi keuangan Indonesia yang tengah bergejolak dengan adanya kebijakan pemangkasan APBN akan berakibat buruk bagi perekonomian bangsa.
"Indonesia lagi kesulitan keuangan dan APBN dipangkas aja, masa dikasih ke para penculik," ujar Hidayat.
Oleh karena itu, diperlukan lobi yang efektif dengan pemerintah Filipina. Selain itu, operasi gabungan yang dibentuk saat ini tengah berjalan.
"Kalau jalur menteri gak mempan ya tinggal lewat kepala negara. Kesepakatan harus dilaksanakan. Kawasan itu ga bertuan, kalau dibiarkan mereka semakin nyaman lakukan kejahatan," demikian Hidayat.
Seperti diketahui, jumlah WNI yang disandera kelompok separatis Filipina Abu Sayyaf bertambah. Baru-baru ini, WNI bernama Herman bin Manggak juga ikutan disandera di kawasan Kinibatangan, Sabah, Malaysia, perbatasan laut Filipina.
Herman menambah barisan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Sebelumnya ada 10 WNI yang disandera oleh anggota kelompok Abu Sayyaf hingga sampai saat ini belum juga dibebaskan.
[sam]
BERITA TERKAIT: