Menteri Dapat Nilai 6 Karena Tidak Paham Perintah Jokowi

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Irham Dilmy, dalam diskusi "Cukupkah Hanya Reshuffle?" di Menteng, Jakarta, Sabtu (2/4).

"Kami melihat tidak parsial, tapi lebih komprehensif. Siapapun menterinya, seharusnya birokrasinya ikut saja kepada program besar pemerintah, Nawacita. Tugas birokrasi itu mengingatkan kepada menteri kalau jalan kebijakan melenceng," kata dia.

Menurutnya, menteri hanya satu orang pemimpin dalam kementerian. Bukan berarti tidak penting, tetapi di negara maju pun seorang sarjana hukum bisa memimpin kementerian keuangan.

"Keahliannya enggak penting," sebutnya.

Menurut dia, banyak kejadian belakangan ini beberapa menteri menyebut anak buahnya tidak mengerti apa yang diperintahkannya. Tetapi di sisi lain, jajaran birokrasi di bawahnya pun melakukan insubordinasi karena merasa nyaman dengan rezim-rezim sebelumnya.

Karena itu, Irham tegaskan, kualitas kepemimpinan adalah paling utama yang mesti dimiliki menteri.

"Kemampuan teknis nomor dua dan tiga. Menteri harus ada kemampuan memobilisasi, itu paling penting," tegasnya.

Menjawab pertanyaan berapa nilai rata-rata yang akan diberikannya kepada para menteri Kabinet Kerja saat ini, ia menjawab disertai alasan.

"Harus saya berikan nilai 6, karena saya tahu presiden sering mengeluh karena menterinya bertanya terus, padahal sudah menerima perintah," ungkapnya. [ald]