Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/10). Menurut dia, presiden Jokowi harus mengalihkan dana tersebut karena progress report kinerja BUMN satu tahun terakhir cenderung merugi.
Pengalihan dana itu, menurut Fahri, sangat bermakna untuk memenuhi janji Jokowi yang akan membangun Indonesia dari desa.
"Pak Jokowi kan janjinya Rp1,4 miliar per desa. Sekarang kalau tidak salah baru terpenuhi setengahnya. Paling tidak dicukupi saja dulu sampai Rp1 miliar per desa," tegasnya.
Kalau APBN 2016 disalurkan ke PMN, menurut Fahri seperti disiarkan
JPNN, ujung-ujungnya juga untuk menutupi utang-utang dan kerugian BUMN.
"Nah, karena itu, kami meminta, mumpung masih ada waktu sampai tanggal 30 Oktober, Presiden Jokowi mencermati kembali RAPBN 2016 secara baik," saran anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Barat ini.
[dem]
BERITA TERKAIT: