Begitu disampaikan Kordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi dalam diskusi MPR bertajuk "Perppu KPK" di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 27/4).
"Karena dari World Bank dan IMF maka tingkah lakunya berbeda. Semua agar birokrasi efisien, tapi tidak untuk penyelamatan masyarakat seperti sumber daya alam (SDA). KPK tidak pernah menyentuh korupsi perizinan SDA," ujarnya.
Selain itu, korban KPK juga tidak pernah sampai kepada kelompok neolib. Seperti penanganan kasus pajak yang hanya putus di Gayus. Termasuk, kasus Bank Century yang tak kunjung rampung.
"Namun begitu, KPK ini tetap dibutuhkan rakyat, makanya harus disesuaikan budaya Indonesia. Harus direvisi UU KPK agar membumi dan berguna untuk rakyat Indonesia," tandasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: