Ketua Lembaga Penelitian dan Kajian Ekonomi dan BUMN, Widodo Edisektianto, mengatakan, ini merupakan titik terlemah rupiah sejak 17 tahun terakhir, atau sejak era krisis ekonomi 1998.
Ia pun mengaku heran, Presiden Jokowi dan para menterinya mengatakan, pelemahan rupiah ini disebabkan oleh faktor eksternal. Terutama karena perekonomian AS mulai menguat, setelah dilanda krisis hebat pada 2008 lalu. Kondisi ini membuat dolar AS yang menyebar di negara-negara berkembang 'pulang kampung', sehingga tak hanya rupiah, tapi banyak mata uang di dunia yang juga melemah.
Sepertinya, kata Widodo, pernyataan Jokowi dan menterinya benar-benar tidak mengetahui apa sebenarnya yang membuat nilai tukar rupiah makin melemah ,bahwa nilai tukar rupiah adalah yang paling hancur. Dibandingkan negara-negara ASEAN, nilai tukar rupiah melemah hingga 10 persen lebih pasca Pilpres 9 Juli 2014.
"Terbukti terpilihnya Jokowi sebagai presiden tidak memberikan
effect terhadap masuknya arus modal ke Indonesia, malah cenderung terjadinya
capital flight besar-besaran," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (10/3).
Hal ini mengartikan pelaku pasar saat ini sudah mulai rasional, dan sepertinya euforia terpilihnya Jokowi sebagai presiden, atau sering disebut 'Jokowi Effect', sudah memudar dan tidak memberikan kesan kondusif, dan tidak jelas program ekonomi Jokowi bagi pelaku pasar sehingga terus meyebabkan rupiah terperosok.
Selain itu, lanjut Widodo, tim ekonomi Jokowi tidak punya
platform yang terkait fundamental ekonomi Indonesia, misalnya defisit transaksi berjalan yang berada di kisaran 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan yang ada hanya
deficit neraca berjalan ditutup dengan hutang luar negeri serta kenaikan pendapatan sektor pajak sehingga arus modal masuk itu tidak berkelanjutan.
Menurutnya, jika tidak ada strategi yang jelas terkait perbaikan fundamental ekonomi, diperkirakan rupiah akan terus melemah lagi hingga akhir tahun di posisi Rp 14.550 perdolar AS.
"Jokowi Effect justru telah meningkatnya beban anggaran negara diakibatkan melemahnya nilai kurs rupiah hingga Rp 1.000, dan negara akan mengalami
defisit anggaran sebesar Rp 9 hingga Rp 12 triliun," imbuh Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.
Selain itu juga, tambah Widodo, akibat pelemahan kurs rupiah selama Jokowi memerintah akan berakibat pada meningkatnya biaya bunga hutang luar negeri pemerintah dan korporasi. Dan jika hutang vallas tidak melakukan hedging maka pemerintah dan korporasi sudah harus bersiap gulung tikar.
[rus]
BERITA TERKAIT: