Legislator Tak Setuju SKK Migas Jadi BUMN Khusus

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri merekomendasikan SKK Migas diubah menjadi sebuah BUMN dibanding tetap menjadi lembaga sendiri. Menurutnya, dengan menjadi BUMN proses pengusahaan potensi migas nasional dapat sepenuhnya dikelola SKK Migas.

Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam mempertanyakan wacana tersebut karena selama ini, SKK Migas merupakan bagian dari pemerintah yang mengatur dan mengawasi sektor hulu Migas nasional.

Aneh, kalau SKK Migas jadi BUMN khusus. Bukankah selama ini lembaga itu berperan sebagai regulator, bukan pemain di bisnis Hulu Migas kita?," kata Kapoksi VII Fraksi Kebangkitan Bangsa itu seperti dikutip dari rilisnya, Senin (9/3).

Syaikhul yang juga anggota Panja Migas Komisi VII DPR kurang sepakat bila SKK Migas dijadikan BUMN. Menurutnya, tugas dalam mengelola industri hulu Migas domestik lebih tepat dikelola oleh BUMN yang telah ada, yaitu Pertamina.

"Bisa saja Pertamina membuat anak perusahaan yang khusus mengurus sektor hulu tersebut,” kata legislator asal Dapil Jatim I itu (Surabaya dan Sidoarjo).

Dengan memberikan peran yang lebih luas lagi, lanjut Syaikhul, Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia.[wid]