Inilah Alasan Nasdem Haramkan Mahar Politik di Pilkada

Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung mengatakan, adapun alasan partainya melarang 'mahar politik' karena korupsi sudah menggurita di negara ini. Perang melawan korupsi pun harus dilakukan bersama-sama.

Menurutnya, tidak mungkin korupsi bisa diperangi oleh satu institusi, sesuper apapun lembaga tersebut, hal itu tidak akan bisa. Contohnya, sebanyak apapun koruptor ditangkap, korupsi tetap menggurita.

"Karena itu, pemberantasan saja tidak cukup. Penangkapan memang sensasional, tetapi terbukti tidak bisa menyapu bersih koruptor," ujar Martin

Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasdem ini menerangkan, korupsi tumbuh subur bukan hanya di pusat, bahkan lebih gawat di daerah. Korupsi di daerah lebih sulit diawasi, apalagi oleh lembaga yang hanya ada di pusat.

"Karena itu, Nasdem melakukan terobosan untuk memerangi korupsi dengan menangkalnya di awal: yaitu ketika pemilihan kepala daerah," terang Martin lewat akun twitter @martinmanurung.

Ia melanjutkan praktik Pilkada yang sarat dengan uang yang fantastis adalah awal dari korupsi. "Bayangkan, untuk memenangi Pilkada di sebuah kabupaten kecil di Sumut yang miliki DPT 90-ribuan saja, seorang calon kepala daerah harus siapkan sedikitnya Rp. 30 miliar. Dengan biaya Rp. 30 M itu, bagaimana sang kepala daerah mengembalikan uangnya? Padahal APBD kabupaten itu pun hanya sekitar Rp 600 M. Sedih sekali!" beber Martin.

Ia menyadari, memerangi money politics tidak bisa hanya dilakukan oleh Partai Nasdem. Tapi paling tidak, Nasdem ingin perangi itu dari tubuhnya sendiri dengan 'haramkan mahar'. Mahar adalah praktik yang jamak dalam pilkada. Seorang calon 'membeli' kursi pencalonan dari Parpol, jumlahnya bisa capai miliaran rupiah.

"Dengan haramkan mahar dalam seleksi calon kepala daerah, Nasdem deklarasikan bahwa partai perangi money politics dari dalam dirinya. Mari perangi korupsi di pangkalnya! Sebab, 1000 penangkapan pun tidak akan cukup untuk sapu bersih koruptor," demikian Martin. [rus]