"Seharusnya dia tidak teruskan ke Mendagri, tapi kembalikan ke DPRD dulu. Bilang ke DPRD bahwa 'saya temukan anggaran tak wajar mari kita bahas kembali'," kata pakar kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, dalam diskusi kisruh APBD DKI "Deadlock Ahok" yang disiarkan Sindo Trijaya FM, Sabtu pagi (7/3).
Menurut dia, cara dialog itu lebih bijaksana. Kalau cara itu dipakai, maka akan ketahuan siapa yang "bermain kotor" dan siapa yang berniat baik.
"Kalau sekarang, di satu sisi ia berhadapan dengan DPRD karena dia tuding dana siluman. Di sisi lain berhadapan dengan SPKD bawahannya sendiri," ujar Noorsy.
Menurut Noorsy, dari polemik berkepenjangan ini, terlihat bahwa Ahok tidak gunakan sumber dayanya dengan efektif, tak gunakan kultur baik yang bisa digunakan dalam jabatan dia.
"Dia tidak memberikan teladan dalam kepemimpinannya," tegas Noorsy lagi.
Menurutnya, bagaimana menemukan celah korupsi dan pihak yang bermain dalam persoalan APBD adalah dengan audit manajemen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Siapa lakukan ini? SKPD saja atau ada kerjasama SKPD dengan DPRD hingga muncul Rp 12,1 triliun? Yang audit harus BPK dengan pengawas independen," ujarnya.
Bahkan, Noorsy menyebut Ahok memainkan zero-sum game negatif yang tidak menunjukkan keteladanan dengan cara menuduh-nuduh pihak DPRD tanpa pembuktian hukum terlebih dulu.
"Kalau Ahok merasa benar, bawa mereka berdua (anggota DPRD M. Sanusi dan Abraham Lunggana yang hadir dalam diskusi) ke KPK, jangan bawa-bawa kasus APBD 2014 karena itu akan melebar ke mana-mana. Itu akan melebar dan tidak menyelesaikan masalah," ujar Noorsy.
"Kalau mau buka kasus yang Rp 12,1 triliun, bawa mereka ke KPK," tegasnya lagi.
[ald]
Seharusnya Gubernur DKI, Basuki Purnama alias Ahok, tidak mengirimkan dokumen APBD 2015 versinya ke Kemendagri jika menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam APBD yang dibahas bersama dengan DPRD. 
BACA JUGA: