Jokowi Harus Copot Andi dan Rini agar Program Nawa Cita Berjalan

Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono, mengatakan, permintaan itu telah banyak disuarakan oleh elemen masyarakat, termasuk internal partai pemerintah atau partai Jokowi, yakni PDI-Perjuangan.

Menurutnya, Andi dan Rini secara politik telah menjadi personifikasi bagi pemicu ketegangan politik sehingga menjadi epicentrum kagaduhan dan memberi kontrobusi bagi situasi yang kontraproduktif. Padahal apabila melihat fakta representasi, kedua menteri tersebut tidak mewakili entitas politik manapun baik dari parpol pendukung ataupun relawan (unrepresentativeness).

"Hal ini bisa dilihat dari penolakan kedua menteri itu datang dari PDIP sendiri dan relawan," ujar Iwan kepada redaksi, Kamis (5/2).

Secara programatik, lanjut dia, baik Andi atau Rini berpotensi menjadi penghambat platform Nawa Cita pemerintan Jokowi (sembilan program prioritas). Rini yang programnya kontroversial tidak membawa harapan bagi perbaikan BUMN. Sementara, Andi yang tidak berfungsi sebagai layaknya sektetaris kabinet sehingga para menteri yang seharusnya dia layani dalam koordinasi antar lembaga dalam kapasitasnya sebagai sekretaris kabinet tidak berjalan.

"Dalam beberapa kasus, Andi Widjajanto justru memperlihatkam blunder dan membebani Presiden, misal dalam proses Perpres pengangkatan kepala BPKP," terang Iwan.

Selanjutnya, sambung dia, penyebab asimetri informasi. Baik Rini atau Andi dalam beberapa kasus telah berfungsi sebagai seolah pemegang monopoli informasi bagi presiden, sehingga Presiden Jokowi yang dikenal merakyat dan aksesable jadi terkesan tertutup yang berdampak pada ketidaklinieran informasi mengenai sikap Presidan atas beberap isu. Kasus terakhir dalam ketegangan KPK-Polri menunjukan fakta itu.

"Dengan alasan itu, Jaman meminta presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Andi Widjajanto dan Rini Sumarno," demikian Iwan. [rus]