HIPMI Harus Jadi Lokomotif Pembangunan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Senin, 08 Desember 2014, 18:26 WIB
rmol news logo Ke depan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) harus menjadi lokomotif pembangunan. Selain itu, sebagai wadah para wirausahawan, HIMPI juga harus bisa merangsang anak muda Indonesia untuk terjun menjadi pengusaha.

Demikian disampaikan Bahlil Lahadalia saat menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Ketua Umum BPP HIPMI 2015-2017 di Jakarta (Senin, 8/12).

Menurut Bahlil, HIPMI juga hsrus bisa memainkan peran strategis untuk mendukung pembangunan Indonesia. Lebih-lebih HIPMI lahir untuk mengisi cita-cita kemerdekaan, yang salah satunya mengisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Karena juga, HIPMI harus memperkuat fungsi dan perannya sebagai organisasi kader berorientasi entrepreneur dan berwawasan kebangsaan.

Saat ini, kata Bahlil, ketimpangan dan ketidakadilan begitu terasa di Indonesia terutama dirasakan oleh wirausahawan-wirausahawan di daerah. Hal itu bisa terjadi karena pembangunan tidak merata yang disebabkan karena kekuatan ekonomi nasional hanya bertumpu pada posisi dan wilayah tertentu di Indonesia

"Selama ini ketidakadilan begitu dirasakan oleh teman-teman pengusaha di daerah. Saya tahu dan merasakannya karena saya beranjak dari daerah," kata Bahlil, sambil juga menegaskan HIPMI harus membangun posisi tawar dengan pemerintah supaya pengusaha-pengusaha lokal dapat terlibat membangun Indonesia.

Selama ini, kata Bahlil, pengusaha-pengusaha di daerah kerap dalam posisi yang tidak diuntungkan. Ia mencontohkan, misalnya, banyak pengusaha asing dibiarkan berinvestasi di Indonesia tapi tidak memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah itu.

"Pemerintahan Jokowi harus kita dorong membangun infrastruktur energi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam. Harus ada juga regulasi yang berpihak pada pengusaha lokal," ujarnya.

Di samping itu, Bahlil mengatakan, Indonesia tengah menghadapi tantangan yaitu masih sedikitnya jumlah pengusaha di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Secara kuantitas,  jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,2 persen dari seluruh jumlah rakyat Indonesia.

"Pemerintah memutuskan moratorium penerimaan PNS. Kalau benar terjadi moratorium PNS maka seluruh perguruan tinggi akan melahirkan pengangguran-pengangguran baru. Oleh karena itu, HIPMI harus mengubah pola pikir mahasiswa agar jangan hanya menjadi karyawan, tapi jadi pengusaha," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, HIPMI bisa mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru sehingga jumlahnya bisa mencapai dua persen dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu HIPMI harus memberikan rangsangan kepada pengusaha-pengusaha pemula. Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, HIPMI memperkuat basis kaderisasi, memberikan masukkan kepada pemangku kepentingan dan melakukan penguatan jaringan kerja.

"Pemimpin HIPMI ke depan harus bisa memberikan dan menjadi inspirasi, membangun gagasan besar dan mengeksekusi. Kemudian, memotivasi teman-teman daerah untuk menjadi pengusaha. Saya pun merasakan sendiri bagaimana kaderisasi HIPMI yang saya jalani selama 10 tahun telah membuka jalan pengembangan diri saya sebagai pengusaha muda. Saya belajar bisnis sejak SD. Jualan kue. Saya juga pernah jadi sopir angkot," tuturnya. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA