Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 8/12).
"Kita akui Munas yang sah adalah yang di Bali. Kita orang parpol jelas tahu aturan main ada AD/ART, siapa yang milih ketua DPD dan DPC itu yang sah," katanya.
Wakil Ketua DPR itu menuding peserta Munas Ancol adalah orang-orang tak jelas asal usulnya dan bukan kader Golkar.
"Ada orang dipakaikan baju abal-abal, bukannya ikut mencampuri, tapi yang ini 'kan bukan organisasi Munas, orang datang tidak jelas asalnya," lanjutnya.
Lebih lanjut, Fadli mengingatkan agar Menkum HAM berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena bila salah bisa dianggap mengintervensi partai politik.
"Menkum HAM harusnya sahkan yang versi Ical, dari situ jelas siapa yang hadir. Kalau banyak-banyakan orang,
datangin saja orang di pasar, lalu mandat. Itu tidak sembarangan ada AD/ART yang bersifat internal, pemerintah tidak boleh turut campur," tandasnya
.[wid]
BERITA TERKAIT: