Menanggapi hal itu, Sekjen Golkar punya penjelasan lain soal putusan mendukung pilkada DPRD.
Diakui Idrus, Golkar dihadapkan hal sulit karena arus bawah ingin Pilkada DPRD, sementara rekan koalisi ingin Pilkada langsung.
"Pikiran yang berkembang dari para peserta, salah satu di antaranya menyoroti tentang Perppu Pilkada dan Perppu Pemda. Dalam Munas, tidak ada jalan lain kecuali mencoba merangkul dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang (menolak Perppu itu)," jelas Idrus dalam konpers usai bertemu dengan Fraksi Golkar di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 5/12).
Namun begitu, lanjut Idrus, bentuk akomodasi terhadap aspirasi arus bawah itu menjadi rekomendasi Munas untuk dipertimbang pimpinan DPP. Bukan bagian dari keputusan Munas.
"Kita memandang perlu mengakomodasi aspirasi dan dinamika di DPR, makanya kita buat di rekomendasi. Jadi status keputusan itu merekomendasikan kepada DPP untuk menolak Perppu Pilkada dan Pemda," tandasnya
.[wid]