Demikian disampaikan pendiri Lingkarang Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyoroti penghianatan yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) atas kesepakatan dengan Partai Demokrat terkait Perppu Pilkada. Pengkhianatan itu disampaikan dalam Munas Golkar.
"Opini terbentuk bahwa Golkar menghianati kesepakatannya dengan SBY (Demokrat). Padahal kesepakatan itu tertulis di atas materai. SBY sendiri yg menyatakan kesepakatan yang ditandatangani di atas materai. Karena kesepakatan itu Demokrat bergabung dengan KMP," ujar Denny JA.
Namun, sambungnya, belum sampai empat bulan sejak ditantangani KMP melanggarnya dengan begitu saja.
"Bagaimana publik bisa mempercayai pemimpin yang mudah berhianat? Jika janji dengan sekutu politik yang ditandatangani di atas materai bisa ia khianati, apalagi janjinya pada rakyat yang lebih abstrak?" ujar Denny lagi.
Denny JA mengingatkan, seluruh pesona KMP bisa segera ambruk dan hancur karena moral penghianatan mewarnai koalisi ini. Tidak akan ada publik yang mau dikhianati.
Dia juga mengingatkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama artinya dengan merampas hak politik rakyat dalam menentukan pemimpin padahal sudah sepuluh tahun rakyat merasakan memilih pemimpinnya sendiri lewat pilkada. Lebih dari 170 juta rakyat Indonesia tak ingin hanya menjadi penonton di pilkada.
KMP sepertinya lupa bahwa tak ada yang lebih kuat dari
people power yang marah dan terorganisir. Bahkan Soeharto saja, sambungnya, bisa dijatuhkan oleh
people power.
"Uni Soviet juga bisa dijatuhkan oleh
people power. Apalagi KMP yang belum solid, yang belum terkonsolidasi," demikian Denny JA yang pernah menerima 2006 Political Entrepreneur Award dan 2013 Democracy Award dari Kantor Berita Politik
RMOL ini.
[dem]
BERITA TERKAIT: