Warga yang menolak pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan Dwi. Mantan Dirut Semen Indonesia itu diyakini masih meninggalkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rembang.
"Ada baiknya Pak Jokowi menunda dulu Dirut Pertamina bila yang bersangkutan (Dwi Soetjipto) dipilih," kata aktivis lingkungan Rembang, Ming Ming Lukiarti, kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (28/11).
Menurut dia, semestinya Dwi lebih dulu menyelesaikan persoalan dengan masyarakat Rembang dan wilayah Pati. Hal itu guna mencegah persoalan berlarut-larut di kemudian hari. Apalagi, lanjut Ming-ming, Dwi dinilai bertanggungjawab dalam peristiwa bentrok antara aparat dengan kaum ibu yang menolak pendirian pabrik semen. Mereka mendapat tindakan represif dari aparat.
Selain itu, saat ini warga tengah mengajukan proses gugatan izin pendirian ke pengadilan Tata usaha Negara (PTUN). Komnas HAM juga meminta agar PT Semen Indonesia menghentikan aktivitas pembangunan, hingga menunggu kekuatan hukum tetap.
Dalam kasus itu, kata dia, PT Semen Indonesia diduga melanggar izin pendirian di lahan yang memiliki fungsi penyerapan air.
"Fakta di lapangan masih dilanjutkan pembangunannya, Padahal masih dalam sengketa," kata dia.
Dwi Soetjipto tak hanya bersengketa dengan masyarakat Rembang dan Pati, tapi juga sedang bersengketa dengan karyawan PT Semen Indonesia. Ratusan karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan demonstrasi di kantor pusat perusahaan di Gresik, Jawa Timur, siang tadi, menuntut Dwi Soetjipto mundur dari jabatannya.
[ald]
Baru hitungan jam dilantik, penolakan terhadap Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, sudah berdatangan. Warga sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih salah satunya. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: