Perintah Menko Polhukam Wujud Ketakutan terhadap Golkar

"Kami mengecam keras pernyataan Menkopolkam itu," kata Arief kepada kantor berita politik RMOL (Selasa, 25/11).

Menurut dia, perintah Tedjo Edhy melanggar hak asasi masyarakat untuk berdemokrasi melalui partai politik. Perintah Tedjo Edhy tersebut merupakan tindakan represif terhadap partai politik yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi- JK .

"Tidak diizinkannya Partai Golkar meyelenggarakan Munas adalah bentuk ketakutan dari pemerintahan Jokowi terhadap Partai Golkar. Ini sepertinya bagian balas dendam mantan mantan politisi partai Golkar yang telah berubah menjadi partai Nasdem," papar dia.

Tedjo Edhy Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar tanggal 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali.

"Ini bertujuan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia," tegas Menteri Tedjo melalui siaran pers yang dikirimkan kepada redaksi, Selasa (25/11).

Menko Polhukam juga meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan Munas ke IX tanggal 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali dengan beberapa pertimbangan.

"Pertama akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional," kata Tedjo.

Hal tersebut menurut Menko Polhukam akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan 'travel warning' bagi WN-nya yang akan berlibur ke Bali. Jika ini terjadi, tentu akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia.   

"Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta," demikian Tedjo