Supremasi Sipil, Jokowi Harusnya Tak Lagi Tempatkan Militer di Pimpinan BIN

Hal itu merupakan bagian dari penegakkan supremasi sipil yang telah digulirkan sejak awal reformasi. Supremasi sipil tersebut dinilai mampu mengurangi sekat antara militer, polisi, dan masyarakat sipil.

"Kepala BIN harusnya berasal dari kalangan sipil. Karena sekarang ini eranya bukan lagi perang senjata, bukan lagi era dominasi militer. Banyak problem di wilayah sipil yang harus ditangani Jokowi dengan gaya humanis dan clean goverment. Kalau pembantunya bernalar militeristik, dan berbau korupsi ini berbahaya," kata Direktur Eksekutif Institut Proklamasi Arif Rahman dalam rilis yang diterima redaksi beberapa waktu lalu (Senin, 3/11).

Menurut Arif, dengan menempatkan sosok sipil dipucuk lembaga pertahanan negara seperti BIN, maka diharapkan tidak lagi ada tebang pilih dalam suatu kasus pidana dan arogansi militer yang belakangan ini dinilainya cenderung meningkat.

"Saya khawatir, kalau Kepala BIN dikendalikan militer, selain adanya tebang pilih terhadap kasus tertentu, juga akan meningkatkan kesan hak istimewa kalangan militer seperti pada masa orde baru. Keistimewaan ini yang selama ini melahirkan sifat arogansi militer sejak masa Orde Baru," sambung Arif.

Menurutnya, selama ini banyak kasus yang belum jelas penanganannya. Ia juga menyebut bahwa di sejumlah daerah juga kerap terjadi konflik bersenjata yang justru diperankan oleh para prajurit militer dan polisi.

Dengan demikian, arogansi aparat bersenjata terhadap kalangan sipil harus dieliminir.

"Kalau Kepala BIN dari kalangan militer, upaya revolusi mental di tubuh militer sulit diwujudkan. Jangan sampai Presiden Jokowi mengkhianati amanat reformasi karena tidak berani melawan dominasi militer," pungkasnya. [mel]