Tambah jadi persoalan karena Presiden Joko Widodo merahasiakan menteri-menteri yang berpotensi terjerat kasus korupsi itu. Tidak adanya penjelasan dari Jokowi dinilai akan menimbulkan fitnah tak berkesudahan di tengah-tengah masyarakat.
"Sebaiknya Jokowi sampaikan saja nama-nama yang disebut KPK supaya jelas dan tidak menimbulkan fitnah," ujar Sekjend Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta (Senin, 27/10).
Menurut dia, seharusnya Jokowi mempertimbangkan hasil penelusuran KPK dalam memilih menteri. Sudah jelas diserukan KPK bahwa nama-nama yang diberi tanda merah dan kuning bisa jadi tersangka.
"Ketua KPK sudah ingatkan. Jangan sampai yang masuk menteri berpotensi melanggar hukum," imbuh Muzani.
Terkait struktur dan personil kabinet, Gerindra tak mau menilai sebelum mereka bekerja. Dia harapakan publik bersikap demikian.
"Biarkan mereka bekerja karena kabinet ini kabinet kerja, kerja dan kerja. Kita tetap kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Ketika Jokowi tidak berpihak rakyat kita kritik. Kalau berpihak kepada rakyat, kita dukung," demikian Muzani.
[dem]
BERITA TERKAIT: