Jenderal (purn) Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura, salah satu yang dinlai tidak seharusnya diajak dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sejauh ini, dalam beberapa versi susunan kabinet yang beredar di tengah masyarakat, nama Wiranto secara konsisten muncul sebagai Menko Polhukam.
“Jokowi bukan kita. Tolak Wiranto di Kabinet Trisakti. Apa Presiden Jokowi tidak malu dengan dunia? Bukankah Wiranto dipecat Gus Dur, kok sekarang dijadikan menteri?†ujar aktivis dan mantan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Bambang Beathor Surjadi.
Wiranto pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan merangkap Panglima ABRI pada pemerintahan terakhir Soeharto. Wiranto bertahan di posisi itu dalam pemerintahan BJ Habibie. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Wiranto naik pangkat menjadi Menko Polhukam. Namun, dia hanya bertahan lima bulan.
Wiranto terdepak dari kabinet Gus Dur pada Februari 2000 dan digantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya adalah menteri pertambangan.
Pada tahun 2004 Wiranto sebagai pemenang Konvensi Golkar mengikuti pemilihan presiden berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Pasangan ini kalah di putaran pertama. Setahun kemudian Wiranto keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Hanura.
Pada 2009 Wiranto kembali ikut pilpres. Kali ini ia menjadi cawapres mendampingi JK. Pasangan ini juga kalah.
Track record Wiranto yang dua kali mencoba merebut kekuasaan lewat jalan pilpres, menjadi catatan tersendiri bagi Beathor.
“Akankah Wiranto setia pada Presiden Jokowi,†demikian tanya Beathor yang dikenal sebagai salah seorang murid politik almarhum Taufiq Kiemas ini.
[dem]
BERITA TERKAIT: