"Distop saja, toh itu ilegal," kata Ketua DPP PPP Fernita Darwis kepada
RMOL, Kamis (16/10).
Namun, lanjut Fernita, itu diserahkan kepada Romi, Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa.
"Tapi itu tergantung mereka, yang jelas (muktamar) itu kan tidak sah," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair, mengeluarkan pernyataannya untuk menanggapi dua muktamar partai yang digelar dua kubu berseteru. Kiai Maimun menyatakan, muktamar yang digelar kubu Romi di Surabaya pada 15-18 Oktober dan muktamar kubu SDA yang akan diegelar 23 Oktober mendatang, sama-sama ilegal. (Baca:
Mbah Mun: Muktamar yang Digelar Pihak Bersengketa Tidak Sah).
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: