"Kalau perspektifnya dianggap bagi-bagi kursi, ya kami kehilangan semua kursi di parlemen. Apalagi kalau melihat UU MD3 yang komposisinya bersifat tetap tidak lagi bisa diperbaharui. Kalau kita gunakan perspektif pragmatis, bagi-bagi kursi di legislatif ini masih tahap awal pertarungan," ujar Ketua DPP Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana, dalam diskusi "Bukan Parlemen Biasa" di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/10).
Tetapi, kalau dilihat dari perspektif yang lebih ideal, ia menyetujui pendapat elite politik di Koalisi Merah Putih (KMP) bahwa dengan dikuasainya parlemen oleh KMP dan eksekutif oleh KIH, maka ada fungsi tegas parlemen bagi tumbuhnya demokrasi Indonesia.
"Ini belahan politiknya tegas walau ada irisan di parlemen. Tapi
check and balances akan berjalan lebih bagus," ujarnya.
Dia memahami bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan menghadapi masalah dengan kuatnya parlemen. Salah satunya jika program pemerintah tidak bisa diterima parlemen dan terganjal di proses legislasi, budgeting dan pengawasan.
"Tapi saya kira situasi ini akan mendorong pemerintahan Jokowi-JK melakukan kecerdasan kreatif. Ini akan sangat tergantung pada personalia kabinet nanti. Kabinet harus diisi orang yang lebih cerdas dan lebih kreatif," ujarnya.
"Kalau parlemen memblok usulan RAPBN pemerintah, maka kembali usulan itu kembali ke pemerintahan. Tidak akan terjadi
shut down seperti di Amerika. Maka itu, kami mendorong kecerdasan kreatif kabinet. Para menteri Jokowi harus tangguh dan punya kecerdasan kreatif," tambah Erik untuk menutup pendapat.
[ald]
Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, Hanura, Nasdem dan PKB) menganggap masih ada "ratusan" pertarungan politik berikutnya yang akan dihadapinya melawan KMP. 
