"Tampaknya perhatian publik lebih tersedot pada masalah calon presiden dan caleg DPR sehingga kurang memberikan perhatian kepada DPD. Padahal, DPD juga memiliki peranan penting dalam proses legislasi, khususnya dalam kaitan dengan masalah-masalah otonomi daerah," kata dosen fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Theofransus Litaay, kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu (26/3).
Pada sisi lain, para calon anggota DPD kurang mensosialisasikan rencana kerja atau program perjuangan mereka yang berbeda dari para caleg DPR. Jika sosialisasi mengenai DPD ditingkatkan serta kampanye para calon DPD memberi edukasi politik kepada publik, maka hasilnya bisa lebih baik, dalam arti pilihan dilakukan pemilih secara cerdas.
Namun jika hal edukasi politik kepada publik tidak berjalan, lanjut Theo, maka dikhawatirkan pemilih hanya memilih berdasarkan popularitas sang calon. Akibatnya calon yang serius bisa tersingkir oleh calon yang tidak serius tetapi memiliki popularitas tinggi.
Masih menurut dia, persoalan lain dengan pemilihan calon anggota DPD adalah bahwa saat ini cukup banyak calon anggota DPD yang partisan meskipun aturannya mengatur bahwa seharusnya calon anggota DPD bersifat non-partisan.
"Jika diteliti latar belakang para calon anggota DPD maka akan dapat diidentifikasi bahwa latar belakang para calon anggota DPD pemilu 2014 adalah anggota DPD periode sebelumnya (2009-2014), anggota DPR periode sebelumnya, pengusaha, dan mantan pejabat pemerintah," terangnya.
Dan dia sayangkan bahwa anggota DPD periode sebelumnya juga memiliki jaringan politik di partai politik sehingga tidak bisa diharapkan bahwa hasil pemilihan anggota DPD akan menghasilkan sosok yang non-partisan.
"Sehingga kepentingan partai politik juga akan mewarnai proses legislasi di DPD," tandasnya.
[ald]
Salah satu kekurangan dari kampanye pemilu 2014 adalah kurangnya perhatian terhadap lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan calon anggota DPD. 
BERITA TERKAIT: