Demikian ditegaskan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam ceramah di Pesantren Al Khairat, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (11/2).
Lebih jauh Mahfud memaparkan beberapa bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Antara lain ia menyatakan, 1 persen atau dua setengah juta penduduk Indonesia menguasai 70 persen lahan dan aset nasional. Sementara 99 persen rakyat Indonesia menguasai hanya 30 persen aset nasional.
"Data inilah yang membuktikan rakyat Indonesia tidak turut menikmaati pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam rilisnya.
Penikmat pertumbuhan ekonomi, katanya, adalah para kelompok elite yg terdiri dari para konglomerat, pejabat negara korup yang sampai saat ini belum tertangkap oleh KPK.
"Para koruptor yg tertangkap KPK itu kan hanya yang apes saja. Para koruptor yang tak tertangkap masih lebih banyak lagi," terang calon Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia? Ada dua cara atau solusi dikemukakan oleh kader Nahdlatul Ulama asli Madura ini.
Pertama, ubah halauan kebijakan ekonomi yang selama ini berorientasi liberal-new-clasic yang lebih banyak menguntungkan investor asing dan kelompok konglomerat ke arah kebijakan ekonomi dengang ruh dan semangat UUD 1945 khususnya Pasal 33.
"Bukan berarti anti asing dan anti konglomerat atau anti pasar. Asing, konglomerat dan pasar harus terus tumbuh di negeri ini. Tapi, rakyat yang berada di bawah dan yang ada di tengah harus menikmati pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Kedua, negeri ini harus dipimpin oleh orang yg berani, bersih, kompeten dan punya integritas yang tinggi.
"Pemimpin yang berkeriteria seperti itulah yang bisa mengubah nasib rakyat Indonesia," demikian Mahfud MD.
[rus]
Benar pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sedang bagus. Tapi pertumbuhan ekonomi yang bagus itu tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. 
