Lelang Logistik Tambahan Ditangani KPU Pusat

 
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, masalah pengadaan logistik di tingkat daerah akan ditangani di tingkat nasional. Kebutuhan tambahan logistik yang rusak, yang hilang, akan diadakan langsung oleh KPU RI.

"Kebutuhan tambahan logistik akan dilakukan secara nasional, tidak lagi dilakukan di provinsi seperti yang dijadwalkan pada anggaran 2013 lalu," ujar Husni di Jakarta, kemarin (Sabtu, 18/1).
 
Husni menyatakan, KPU untuk sementara sudah memiliki data terkait tambahan kebutuhan logistik, terutama untuk kotak dan bilik suara. Namun, jumlah itu bisa bertambah jika terjadi force majeur, seperti hilang dicuri atau rusak akibat bencana alam.

"Kami minta kepada daerah untuk melaporkan kebutuhannya," terangnya.
 
Kebutuhan anggaran tambahan logistik di 2014, ujar Husni, telah direncanakan sebesar Rp 3,7 triliun. Jumlah tersebut sudah mengantisipasi kebutuhan untuk menambah logistik di daerah yang kurang. Dalam hal ini, KPU belum merencanakan tambahan anggaran jika nantinya kebutuhan tambahan logistik melebihi perkiraan yang ada.
 
"Prioritas utamanya menggunakan anggaran-angggaran efisiensi yang didapatkan dari proses lelang barang di tingkat pusat," tandasnya. [rus]