Menanggapi hal itu, Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Soetrisno Bachir mengatakan, di sisi lain aturan itu berpotensi pula membuat kehidupan demokrasi menjadi semakin elitis dan hambar.
Katanya, Pilpres hanya akan dikuasai oleh sekelompok elite. Hal ini akan membuat demokrasi semakin steril dari keterlibatan rakyat secara substantif. Untuk itu diperlukan kreativitas politik agar dinamika politik di Indonesia tetap sehat.
"Bangsa Indonesia membutuhkan alternatif politik yang menyegarkan. Koalisi parpol Islam harus bisa menjawab tantangan demokrasi kebangsaan tersebut," ujar Soetrisno dalam rilisnya, Kamis (19/12).
Walaupun diakui konteksnya berbeda, namun Soetrisno melihat adanya kemiripan dengan konfigurasi politik pada tahun 1999. Ketika itu PDIP dan Golkar menjadi dua parpol terkuat, dan mereka bersaing dengan keras. Koalisi partai Islamlah yang mampu menjadi jembatan politik.
Peta persaingan dalam Pilpres tahun depan pun diprediksi akan menempatkan Golkar dan PDIP secara berhadap-hadapan. Maka, parpol Islam harus kembali bersatu untuk menghadirkan keseimbangan politik yang menyehatkan demokrasi.
Gagasan koalisi parpol Islam tersebut mendapatkan dukungan. Sebelum Sekjen DPP PPP, M. Romahurmuziy optimistis bahwa koalisi parpol Islam akan menjadi kekuatan politik besar, Jubir PKS Mardani Ali Sera sudah sejak awal berharap 2014 Partai Islam agar merapatkan barisan. Karena parpol non-agama pasti akan membutuhkan kekuatan parpol Islam untuk menguatkan capres yang mereka usung.
[rus]
BERITA TERKAIT: