Pemerintah Harus Mediasi Konflik Mesir

"Sebagai sesama negara anggota OKI dan memiliki sejarah panjang dalam berhubungan dengan Mesir, Pemerintah Indonesia haruslah proaktif menawarkan diri menjadi pihak yang bisa memediasi terwujudkan rekonsiliasi di antara para pihak dalam pemerintahan Mesir," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (28/7).

Lukman Hakim menegaskan pengambilalihan kekuasaan dengan menggunakan aksi militer sebagaimana yang terjadi di Mesir harus dihindari dan diakhiri, apalagi sampai jatuh korban jiwa. Mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan juga bukan penyelesaikan yang beradab. Masyarakat Mesir harus didorong untuk mau dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah antarmereka di meja perundingan secara damai.

"Kita punya tanggungjawab besar untuk tetap menjaga dan memelihara perdamaian di Mesir sebagai negara dengan kekayaan budaya dan peradaban masa lalu yang amat panjang, yang telah berkontribusi bagi kemajuan peradaban dunia masa kini dan mendatang," kata Lukman Hakim yang juga wakil ketua MPR RI.

"Mesir tak boleh dibiarkan berada dalam proses memasuki perang saudara yang tak hanya akan amat menyusahkan masyarakatnya, tetapi juga merugikan warga dunia," pungkasnya.

Data Kementerian Kesehatan Mesir menyebutkan, 72 orang tewas dan 292 terluka di Kairo, delapan tewas dan sedikitnya 194 terluka di Alexandria. Korban jiwa akibat bentrokan yang terjadi antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa pada Jumat (26/7) dan berlanjut di hari Sabtu (27/7). Para pengunjuk rasa menginginkan agar Mohammad Moursy dikembalikan kekuasaannya sebagai presiden Mesir yang telah digulingkan militer melalui kudeta pada Juni.

Kantor berita RIA Novosti melansir pada awal Juli setidaknya 51 orang tewas dan 435 terluka dalam bentrokan di luar markas pasukan elit Pengawal Republik di Kairo, tempat yang diyakini Morsy saat ini ditahan. [dem]