Demikian disampaikan Koordinator Divisi Hukum ICW, Emerson Yuntho, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (6/7). Lima indikator yang dipakai ICW yaitu, anggota DPR dan caleg yang namanya pernah disebut dalam dakwaan atau saksi di persidangan korupsi, bekas terpidana korupsi, pernah dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR, pernah keluarkan pernyataan di media massa yang dipersepsikan sebagai sikap tidak mendukung pemberantasan korupsi, dan politisi yang dukung revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipersepsikan sebagai sikap tidak mendukung pemberantasan korupsi.
Menurut Emerson, ada cukup alasan untuk memvonis para anggota DPR itu tidak pro pemberantasan korupsi hanya karena mereka mendukung revisi UU KPK. Sebab, KPK sendiri yang tidak pernah setuju UU-nya direvisi. Apalagi, selama ini ranah penindakan oleh KPK hanya sampai di penyidikan, sementara bagian penuntutan diberikan kepada kejaksaan.
Ada juga anggota DPR yang masuk dalam daftar ICW itu karena pernah mengusulkan bahwa batasan kriteria kasus yang bisa ditangani KPK hanya kasus korupsi Rp 5 miliar ke atas. Hal itu berbahaya karena akan timbulkan kesengajaan dari para pelaku korupsi untuk melakukan korupsi atau menyuap politisi DPR di bawah Rp 5 miliar untuk menghindari kasusnya ditangani KPK. Ada pula anggota DPR yang mengusulkan mekanisme perizinan sebelum KPK melakukan penyadapan.
Emerson tegaskan, bila ada anggota DPR atau caleg yang melaporkan publikasi ICW itu ke kepolisian justru hal itu tidak akan direspons berlebihan oleh lembaganya.
"Kami (ICW) anggap biasa, bukan sesuatu menakutkan dan tak terlalu khawatir karena kami didukung semua teman-teman di daerah. Karena mereka punya kepedulian sama. Kami hanya membangun kewaspadaan publik. Pemilu yang baik itu ketika masyarakat dapat informasi cukup tentang ini," jelasnya.
ICW juga belajar dari kenyataan pahit di mana banyak politisi yangsudah berstatus tersangka korupsi malah mencalonkan diri kembali dalam pilkada dan, ironisnya, mereka menang. Hal itu terjadi karena masyarakat tak mendapat informasi cukup tentang para calon pemimpinnya.
"ICW tidak pernah katakan 'jangan dukung orang ini' ke publik. Kami hanya sodorkan dan masyarakat silakan menilai. Kami akan sampaikan data kami ke dapil-dapil para caleg yang diragukan itu," tegasnya.
[ald]
Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak pernah merilis politisi busuk. LSM itu hanya mengumumkan 36 nama politisi, 34 diantaranya mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota DPR RI, yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. 
BERITA TERKAIT: