Tapi, Najib tegaskan pula, PAN yang masih dalam posisi menolak bukan berarti tidak ingin ormas-ormas diatur oleh regulasi yang menetapkan hak dan kewajiban mereka.
Najib yang merupakan kader tulen Muhammadiyah ini menyebutkan, lewat RUU Ormas itulah DPR berinisiatif memberi "reward" atau penghargaan kepada ormas-ormas besar yang sudah lahir dari masa sebelum proklamasi. Ormas-ormas besar yang punya peran sejarah itu akan difasilitasi dan didukung.
"Tapi kita harus berikan
punishment kepada LSM abal-abal dan anarkis. Hukuman harus diberikan kepada mereka, kalau tidak akan berbahaya sekali," terang Najib, dalam diskusi "RUU Ormas Bikin Cemas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/6).
Mantan Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah ini pun mengatakan, jumlah ormas yang sudah demikian banyak sampai puluhan ribu itu malah meresahkan rakyat karena banyak intimidasi, premanisme dan semua berselubung baju LSM dan ormas.
"Ada bupati watch, sampai ada BUMN watch, yang juga ada pemerasan-pemerasan di dalamnya. Lalu kalau ada Muhammadiyah watch, Muhammadiyah mau tidak? Kalau ada NU watch, NU sendiri mau tidak? Muhammadiyah dimintai laporan keuangannya oleh LSM tertentu, mau tidak?" tuturnya balik bertanya.
Najib ingatkan, secara pribadi dirinya "sangat Muhammadiyah". Ia pun berpuluh-puluh tahun bergelut dalam dunia LSM. Dan ia tahu betul, tak semua orang LSM atau ormas itu bertujuan baik.
"Makin lama makin banyak preman berbaju ormas dan LSM, melakukan sweeping, dan nanti lama-lama ada police watch, NU watch, KWI watch, NU watch, datang minta laporan keuangan," ujarnya.
"Selama ini kita berikan ruang kebebasan sebebas-bebasnya. Lalu lama-lama muncul keresahan masyarakat, merusak suasana berusaha di masyarakat. Kita tak harus tunggu masalah sampai parah baru bergerak kan," ucapnya lagi
Dia pun mengkiritik ormas-ormas dan LSM yang kesannya malah membela UU Ormas bikinan Orde Baru tahun 1985 yang amat represif.
[ald]
BERITA TERKAIT: