Aktivis Rumah Perubahan I Gede Aradea Permadi Sandra menilai alasan yang dikemukakan Boediono terlalu ngawur. Kebijakan menaikkan harga BBM bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk liberalisasi sektor migas. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi menunjukkan lemahnya kreatifitas pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan APBN .
Berikut tanggapan lengkap Gede atas Boediono yang disampaikan kepada
Rakyat Merdeka Online, Selasa (4/6) petang:
@boediono: Saya tahu menaikkan harga #BBM bersubsidi pasti mengundang protes. Ini keputusan yg sangat tidak populer.
Gede: Bukan hanya tidak populer, tetapi menunjukan miskinnya kreatifitas dan terobosan Pemerintah SBY-Boediono. Banyak cara untuk meningkatkan penerimaan APBN, antara lain menghapuskan subsidi bunga BLBI (Rp 60 triliun setiap tahun) dan sikat Mafia Migas (Rp 10 triliun).
@boediono: Menaikkan harga #BBM bersubsidi harus dilakukan demi kepentingan yang lebih besar.
Gede: Kepentingan lebih besar itu adalah liberalisasi sektor Migas, pesanan Bank Dunia, sehingga pompa-pompa bensin milik asing bisa untung, dan sektor hilir migas yang sangat menguntungkan dikuasai asing.
@boediono: Akibat subsidi BBM, ekonomi kita memikul beban defisit ganda: defisit neraca perdagangan & defisit anggaran negara.
Gede: Defisit perdagangan terjadi karena import barang konsumsi semakin besar termasuk produk-produk tekstil, otomotive dan lain-lain. Sementara export hanya mengandalkan SDA dan komoditi yang harganya merosot 2 tahun terakhir. Tidak ada kebijakan dan kreatifitas untuk diversifikasi ekspor dan meningkatkan nilai tambah eksport. Sementara impor di liberisasi habis-habisan sehingga rakyat Indonesia makin konsumtif.
@boediono: Jika tidak kita atasi, defisit ganda ini dapat melemahkan ekonomi kita.
Gede: Karena secara struktural, ekonomi Indonesia memang sudah lemah. Selama SBY-Boediino, sektor industri tumbuh kurang dari 6% per tahun. Harusnya bisa double digit.
@boediono: Lagipula, subsidi harga #BBM tidak adil dan salah sasaran.
Gede: Boediono ngomong ngawur, ada 63 juta pengendara sepeda motor yang adalah rakyat menengah bawah, yang tidak memiliki alternatif transportasi lebih baik, karena pemerintah SBY-Boediono tidak memikirkan transportasi publik. Menkeu Chatib Basri juga bekas Komisaris Astra, yang hanya tertarik jualan mobil.
@boediono: Rakyat miskin yg seharusnya layak kita subsidi, justru tidak mendapat manfaat optimal dari subsidi harga #BBM.
Gede: Karena kebijakan ekonomi neoliberal SBY-Boediono sangat pro-asing dan orang kaya. Buktinya ketimpangan meningkat paling tinggi dalam sejarah ekonomi Indonesia.
@boediono: Jika harga #BBM bersubsidi naik, pemerintah menyiapkan program-program kompensasi untuk rakyat miskin agar dampaknya berkurang.
Gede: Program BLSM hanya Balsem, yang kasih obat sementara, tidak menyembuhkan kesulitan ekonomi rakyat. Hanya jadi alat pencitraan partai berkuasa yang sangat korup.
[dem]
BERITA TERKAIT: