"Saya perjanji, sebagai pimpinan yang memimpin rapat besok, saya pastikan tidak akan mengesahkan," ujar Pramono saat menerima 20 orang dari LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Nusantara III, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).
Politisi PDI Perjuangan ini kemudian meminta perwakilan Koalisi tersebut agar menemui Komisi IV DPR sebagai perancang RUU P2H tersebut. Koalisi LSM juga disarankan menemui sembilan Fraksi di DPR untuk menyampaikan keberatan dengan argumen dan data-data yang lengkap.
"Saya beri kesempatan teman-teman untuk menemui Komisi IV dan fraksi-fraksi untuk menyampaikan keberatan dan melakukan lobi-lobi," ungkap mantan Sekjen PDIP ini.
Ia juga berjanji akan menyurati fraksi-fraksi di DPR yang isinya pemberitahuan bahwa pimpinan DPR sudah resmi menerima Koalisi Masyarakat Sipil yang menyampaikan keberatan dan meminta RUU P2H dihentikan.
"Mudah-mudahan dengan argumentasi teman-teman ada perubahan pikiran di fraksi-fraksi," ujarnya.
Pramono menjelaskan, dalam masa sidang ini akan ada dua sidang paripurna lagi sesudah besok yaitu tanggal 9 dan 12 April.
"Kalau dalam sidang itu masih saya yang pimpin, saya nggak ketok," janjinya.
[ald]
BERITA TERKAIT: