"KPK dijadikan instrumen untuk saling hajar. Dalam pengungkapan korupsi kental muatan politik daripada aspek hukum seperti kasus Hambalang contohnya," ujar pengamat politik Bonie Hargens dalam acara diskusi 'Membedah Demokratisasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia' di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta (Minggu, 30/12).
Menurut Bonie, 2013 bukan menjadi tahun politik tapi akan menjadi tahun politisasi. Lanjut Bonie, setelah '98 demokratisasi Indonesia berjalan normal, tapi timbul pertanyaan siapa yang mengatur ini.
"Terjadi konversi dari orang kaya yang menguasai politik, contoh Hartati Murdaya. Mereka ini menjadi kekuatan politik yang strategis, mereka menguasai sistem, menguasai jalur politik dan birokrasi," ungkap dosen UI ini.
Kasus Hambalang, lanjut Bonie, adalah contoh bagaimana kartel-kartel politik bekerja. Menurutnya, 2013 adalah momen yang kondusif untuk mengatur peta dan percaturan politik 2014.
"Saat ini sebetulnya sudah terlihat tanda-tanda itu. Kalau sekarang kita mengharapkan penegakan hukum berjalan saya rasa itu masih sulit di realisasikan, kecuali ada yang mengatur kapital, mengatur politik," pungkasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: