Panglima TNI Sama Menhan Beda Pendapat?

Panglima Hadi mengatakan, tidak ada embargo. Sedangkan Menhan akan mengusaha­kan agar Amerika dapat men­cabut embargo yang dilaku­kan kepada Kopassus TNI Angkatan Darat.

"Enggak ada embargo Amerika yang dilakukan ke­pada Kopassus TNI Angkatan Darat kita," kata Hadi usai menutup Rapat Pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, ke­marin.

Hadi mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis, dibahas dibu­kakannya akses latihan mi­liter bersama antar pasukan khusus Indonesia dan Amerika. "Agar bisa latihan bersama Kopassus," ujar dia.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzard Ryacudu sebelumnya bertemu dengan James Mattis untuk membahas embargo yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kopassus. Menhan meminta Mattis untuk men­cabut sanksi itu.

Ryamizard mengatakan, salah satu sanksi yang diberikan ialah tidak diperkenankannya para anggota Kopassus untuk memasuki wilayah Amerika, serta melakukan latihan bersama. Karena itu, dia melaku­kan pendekatan secara per­suasif kepada Menhan Mattis untuk mencabut embargo itu. "Mattis akan usahakan cabut itu," ujarnya.

Menurut Ryamizard, Mattis merupakan tokoh yang cu­kup didengar dalam kabinet Presiden AS Donald Trump. Maka melalui Mattis, dia ber­harap embargo tersebut segera dicabut. "Mudah-mudahan didengar benar ya (oleh Trump)," kata dia.

Embargo atau restriksi mi­liter Amerika Serikat atas Indonesia terjadi dalam kon­teks masa lalu. Amerika Serikat menganggap aparat TNI telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di antaranya berkaitan dengan kasus pembantaian di Santa Cruz, Dili, pada 1991.

Embargo dilakukan hanya pada persenjataan yang mem­bunuh. Pada saat itu, Amerika meminta akuntabilitas pemerintah dalam masalah Timor Timur dan kasus Timika yang menyebabkan salah satu warganya tewas. Amerika pun menghentikan pengiriman senjata dan bantuan militer ke Indonesia. ***