FGD bertajuk "Krisis Teror di Marawi dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keamanan Nasional Indonesia" juga membahas mengenai strategi militer yang seharusnya dapat digelar oleh TNI dalam mengantisipasi masuknya gerilyawan Maute ke wilayah Indonesia.
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Laksda TNI DR. Amarulla Octavian menjelaskan bahwa para peserta FGD juga sangat antusias membahas dasar hukum penanggulangan teror oleh Polri dan TNI.
Dalam hal ini, jelasnya, Polri menangani terorisme menggunakan UU 15/2003 karena mengkategorikan terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan. Sedangkan TNI menggunakan UU 34/2004 karena mengkategorikan terorisme sebagai suatu bentuk peperangan asimetrik.
"Kedua UU tersebut memberikan kewenangan baik kepada Polri maupun TNI karena memang karakter terorisme yang dibedakan menurut pelakunya (WNI ayau WNA), sasarannya (masyarakat atau negara), lokasi kejadian (lintas negara atau satu negara) dan yurisdiksinya," jelasnya.
Dalam diskusi ini, peserta juga mendiskusikan kemungkinan pemerintah RI menugaskan TNI untuk masuk wilayah Filipina membantu menyelesaikan krisis di Marawi, sekaligus operasi militer menyelamatkan sandera 4 prajurit TNI AL sama halnya dengan operasi militer pembebasan sandera di Thailand tahun 1981 dan pembebasan sandera di Somalia tahun 2011.
FGD dibuka secara resmi oleh Rektor Unhan Letjen TNI DR. I Wayan Midhio dan dihadiri oleh Warek I Prof. Ir. Dadang Gunawan, Dekan FSP Mayjen TNI DR. Tri Legionosuko, dan para dosen/peneliti Pusat Studi PA serta para mahasiswa dan alumni.
FGD dibuka dengan keynote speech dari Andhika Chrisnayudhanto, dan dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani dan DR. Andi Widjajanto.
[ian]
Dalam rangka menganalisa kemajuan operasi militer Filipina di Marawi, Pusat Studi Peperangan Asimetrik di bawah Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Universitas Pertahanan (Unhan) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (16/7). 
BERITA TERKAIT: