Pengadaan AW-101 Diduga Sebagai Upaya Percobaan Korupsi

Anggota Komisi I DPR Ahmad Dimyati Natakusuma mengaku bingun dengan keberadaan heli tersebut. Ia pun meminta pertanggungjawaban Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk menjelaskan keberadaan heli tersebut.

"KIPP itu ada Menkeu, Bapenas, Kapolri, Panglima TNI, Menkominfo, dan ketua hariannya Menhan. Kalau di antara mereka tidak tahu ini, berarti ada kesalahan besar," ujarnya dalam wawancara di TVOne sesaat lalu, Kamis (9/2).

DPR, lanjutnya, belum mendapat laporan dari KIPP terkait pengadaan ini. Namun begitu ia mengaku beruntung pengadaan itu ketahuan oleh publik lebih cepat.

"Pengadaannya DPR sama sekali tidak tahu, untung ketahuan cepat," sambungnya.

Lebih lanjut, Dimyati masih masih merasa aneh dengan keberadaan AW 101 lantaran semua pihak mengaku tidak tahu. Ia bahkan menduga pengadaan ini sebagai upaya percobaan korupsi alutsista mengingat besaran dana yang tidak sedikit dalam pengadaan.

"Ini siapa yang mengadakan? Panglima tidak tahu, Menhan tidak tahu, Kasal tidak tahu, terus presiden menolak pesawatnya. Ini saya kira upaya percobaan korupsi ini," pungkasnya.

Pengadaan AW-101 berawal pada 2015, ketika TNI AU ingin membeli heli yang peruntukannya untuk heli VVIP kepresidenan. Presiden Joko Widodo menolak. Menurutnya pesawat kepresidenan Super Puma masih cukup laik untuk dirinya.

Pada akhir 2016, TNI AU berkeinginan membeli AW-101 dengan beda peruntukan, yakni sebagai pesawat angkut dan SAR. Sementara Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan, pembayaran heli dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yang memfasilitasi Setneg pada pemesanan awal.

Namun begitu tak lama berselang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membatalkan kontrak pembelian itu.

Panglima sudah menugaskan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menginvestigasi keberadaan heli yang sudah terparkir di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta tersebut.[ian]