Bom Samarinda, Pemerintah Harus Gerak Cepat Tangani Kasus Intoleransi

"Tak itu saja aksi itu dinilai sebagai bukti radikalisasi publik dan merekrut aktor-aktor baru yang dengan pandangan keagamaan sempit memilih jalan kekerasaan, " kata Ketua Setara Institute, Hendardi, Senin (14/11).

Setara Institute dengan tegas mengutuk keras pemboman tempat ibadah dan turut berduka dan berbela sungkawa atas jatuhnya korban luka dan anak yg meninggal.

Menurut Hendardi, peristiwa pemboman di Samarinda adalah momentum bagi pemerintah untuk mempercepat langkah, menyusun kebijakan komprehensif, dalam menangani kasus-kasus intoleransi yang merupakan soft terrorism dan berpotensi atau rentan bertransformasi menjadi gerakan radikal.

"Mereka yang menjadi aktor jihad adalah orang-orang yang telah melampaui pandangan intoleran, melakukan aksi-aksi intoleran, dan untuk mencapai kepuasan aksinya dengan melakukan teror," tegasnya.

Dia menegaskan lagi, aksi-aksi intoleransi atas dasar agama dan ras harus diatasi dengan berbagai pendekatan, politik, sosial, dan hukum sehingga selain mempertegas rule of law di Republik Indonesia, juga mencegah terjadinya kekerasan baru dan disintegrasi bangsa.

Setara Institute juga mengingatkan bahwa dengan terjadinya peristiwa itu, aparat kepolisian juga dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan dan kinerjanya dalam mendeteksi setiap potensi terorisme. Termasuk Kementerian Hukum dan HAM.

"Demikian juga Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan ketersediaan sistem pemasyarakatan atas warga binaan efektif berkontribusi pada terjadinya kekerasan baru. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang residivis menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan dan deradikalisasi atas aktor-aktor teroris belum berjalan efektif," tukas Hendardi. [rus]